SIARAN PERS

Transisi Rendah Karbon Dituntut Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Strategi di Atas Kertas

SPC ke-11 mempertemukan pemerintah, regulator, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan organisasi internasional untuk merumuskan langkah konkret transisi berkeadilan menuju ekonomi rendah karbon.

JAKARTA, 16 September 2026 – Transisi menuju ekonomi rendah karbon dinilai tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas kertas, melainkan harus diterjemahkan menjadi kebijakan, keputusan investasi, transformasi bisnis, dan aksi nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan The 11^th Sustainability Practitioner Conference (SPC) 2026 bertema “Driving Just Transition: From Strategy to Real Impact“, yang digelar Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) bersama National Center for Corporate Reporting (NCCR), didukung UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) sebagai strategic partner, di Assembly Hall, Menara Mandiri, Jakarta, dan disiarkan hybrid melalui Zoom.

Ketua Dewan Pengurus ICSP, Sylvia Veronica N.P. Siregar, menegaskan bahwa just transition tidak bisa dipahami sekadar sebagai program lingkungan dengan tambahan aspek sosial di ujungnya. “Ini adalah cara kita mengelola transformasi ekonomi, menentukan seberapa cepat perubahan berlangsung, ke mana modal diarahkan, perspektif siapa yang membentuk proses ini, dan bagaimana institusi tetap bertanggung jawab atas hasilnya,” ujar Sylvia dalam sambutan pembukaan SPC ke-11 (16 September 2026).

Ia menambahkan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi soal komitmen, melainkan kesenjangan implementasi. “Banyak organisasi telah mengumumkan ambisi keberlanjutan, tetapi dampak nyata bergantung pada langkah selanjutnya, apakah prioritas transisi tertanam dalam tata kelola dan alokasi modal, apakah pembiayaan mendukung aktivitas yang kredibel, serta apakah pelaporan dan asurans memberikan informasi yang bisa dipercaya para pemangku kepentingan,” kata Sylvia.

Dari Kebijakan hingga Pembiayaan

Direktur Eksekutif NCCR, Ali Darwin, mengingatkan bahwa dunia tengah menghadapi sejumlah krisis besar yang saling terkait, mulai dari perubahan iklim, konflik geopolitik, ketimpangan sosial, hingga hilangnya keanekaragaman hayati.

“Karena itu, transisi rendah karbon tidak boleh hanya berfokus pada teknologi dan investasi, tetapi juga harus menjawab persoalan pekerja, komunitas, dan keadilan sosial. Inilah tujuan utama dari transisi keadilan,” sebut Ali dalam sambutan pembuka.

Ali Darwin juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal.

“Perencanaan just transition harus terintegrasi sejak awal ke dalam strategi korporasi, lengkap dengan target penurunan emisi, kebutuhan investasi, hingga pekerja dan komunitas yang terdampak. Prosesnya harus melibatkan pekerja, serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, investor, hingga lembaga pendidikan, agar transisi berjalan adil, inklusif, dan transparan,” tambahnya.

Chief Executive Officer Global Reporting Initiative (GRI), Robin Hodess, dalam keynote-nya menyoroti bahwa arah transisi sudah tidak lagi dipertanyakan, yang menjadi persoalan adalah keadilannya.

“Transisi yang bergerak terlalu cepat tanpa perencanaan memadai dapat menimbulkan gejolak sosial. Transisi yang bergerak terlalu lambat dapat membuat negara dan perusahaan menghadapi risiko iklim, pasar, dan investasi yang terus meningkat. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa isu ini sangat relevan bagi Indonesia, mengingat masih banyak pekerja dan komunitas yang bergantung pada sektor batu bara dan industri intensif energi.

“Inti dari just transition adalah memastikan pergeseran menuju ekonomi berkelanjutan menciptakan peluang bagi masyarakat, bukan meninggalkan mereka begitu saja,” kata Robin.

Ia menjelaskan bahwa melalui standar GRI 102: Climate Change yang baru diterbitkan tahun lalu, pelaporan keberlanjutan akan semakin komprehensif, tidak memisahkan transisi iklim dan just transition.

“Para pemangku kepentingan saat ini menginginkan gambaran kinerja organisasi yang lebih utuh. Mereka ingin memahami bagaimana rencana transisi memengaruhi pekerja, komunitas, rantai nilai, dan masyarakat secara lebih luas. Dengan kata lain, mereka mencari informasi keberlanjutan yang kredibel, terukur, dan terhubung dengan hasil nyata yang bisa dibandingkan antarorganisasi.”

Sementara itu, Director of Regulatory Implementation IFRS Foundation, Emily Pierce, menyoroti peran standar pelaporan keberlanjutan global dalam mendukung transisi ini.

“Standar The International Sustainability Standards Board (ISSB) kini benar-benar menjadi baseline global yang mendukung fondasi informasi bagi pasar modal,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa lebih dari 45 yurisdiksi di dunia saat ini telah menggunakan atau tengah mengambil langkah mengadopsi standar ISSB dalam kerangka hukum atau regulasinya, yang secara kumulatif mencakup lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) global.

Melalui Standar ISSB, baik itu IFRS S1 maupun IFRS S2, perusahaan akan semakin mempertimbangkan keputusan bisnis dengan tantangan perubahan iklim.

“Untuk setiap risiko terkait iklim yang diidentifikasi perusahaan, S2 mewajibkan perusahaan menjelaskan apakah itu risiko fisik atau risiko transisi. Jadi setelah perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang terkait iklimnya,” katanya.

Terutama IFRS S2, yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan informasi tentang strategi dan pengambilan keputusannya terkait risiko dan peluang tersebut.

“Ini mencakup pengungkapan tentang bagaimana perusahaan berencana mencapai target terkait iklim yang telah ditetapkan atau diwajibkan oleh hukum atau regulasi, perubahan terkini dan yang diantisipasi pada model bisnis atau alokasi sumber dayanya, serta upaya mitigasi dan adaptasi langsung maupun tidak langsung yang terkini dan diantisipasi, yaitu tindakan yang diambil untuk merespons risiko tersebut dan, dalam beberapa kasus, untuk mempersiapkan transisi. Standar ini juga mewajibkan informasi mengenai rencana transisi terkait iklim yang mungkin dimiliki perusahaan,” jelasnya.

Melalui tema Driving Just Transition: From Strategy to Real Impact, forum ini mengeksplorasi risiko dan peluang iklim dalam gelaran Panel Discussion dengan topik “Policy, Regulation & Industry Leadership in Driving Just Transition” yang membahas hubungan antara arah kebijakan, standar keberlanjutan global, dan kesiapan industri, dengan menghadirkan perwakilan Kementerian Keuangan RI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Medco Energi Internasional Tbk, dan Southeast Asia Energy Transition Partnership (UNOPS), dimoderatori Jalal (Supervisory Board Member ICSP).

Aspek pembiayaan selanjutnya juga dibahas melalui Executive Dialogue dengan topik “Financing the Just Transition: Aligning Capital with Climate & Social Goals” bersama UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), PT Pertamina (Persero), dan Indonesia Climate & Growth Dialogue (ICGD), membahas bagaimana keputusan investasi dan alokasi modal dapat mendukung transisi tanpa mengorbankan daya saing usaha.

Dimensi sosial diangkat dalam Mini Workshop dengan topik “Business and Human Rights in Just Energy Transition” bersama UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), serta “How IFRS S2 and GRI 102 Align and Empower the Implementation of Just Transition” yang membahas keselarasan standar pelaporan keberlanjutan global dalam mendukung implementasi just transition.

Rangkaian acara dilengkapi Sustainability Exhibition dengan 13 exhibitors, pameran inisiatif dan praktik terbaik keberlanjutan dari perusahaan, organisasi, hingga UMKM. Didukung oleh sponsor the 11th Sustainability Practitioner Conference (SPC) 2026 yaitu PT ABM Investama Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk, dan PT Pertamina EP. Kolaborasi dari Forest Digest, Prospect Media, Majalah SWA sebagai media partner. Serta partisipasi aktif dari 13 Community Partners.

Melalui rangkaian sesi tersebut, ICSP, NCCR, bersama IGCN mendorong agar Just Transition tidak berhenti di level kebijakan, tetapi diterapkan dalam strategi bisnis, keputusan investasi, manajemen risiko, pembiayaan, hingga pelaporan keberlanjutan, dengan output berupa rekomendasi strategis dan kebijakan praktis, penguatan jejaring kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kapasitas dan kesadaran publik atas pentingnya transisi berkeadilan.

Detail Acara

Konferensi berlangsung Rabu, 16 September 2026, pukul 09.00-17.00 WIB, di Assembly Hall, Lantai 9, Menara Mandiri, Jakarta, dan disiarkan hybrid melalui Zoom dan Youtube ICSP. Acara dibuka dengan sambutan Ketua Dewan Pengurus ICSP, Sylvia Veronica N.P. Siregar, dan Direktur Eksekutif NCCR, Ali Darwin. Dilanjutkan dengan sesi keynote yang menghadirkan Director of Regulatory Implementation, IFRS Foundation, Emily Pierce dan Chief Executive Officer, Global Reporting Initiative/GRI, Robin Hodess.

Konteks Global dan Nasional

Tema SPC ke-11 hadir di tengah momentum global dan nasional yang menegaskan urgensi transisi menuju ekonomi rendah karbon yang adil dan inklusif. Di tingkat internasional, konsep Just Transition, berakar dari gerakan buruh dan dikembangkan International Labour Organization (ILO), pertama kali diakui secara formal dalam Paris Agreement pada COP21 tahun 2015, dan terus menguat lewat berbagai inisiatif kebijakan global, termasuk usulan Just Transition Mechanism pada COP30 di Belém tahun 2025, serta standar pelaporan keberlanjutan baru seperti GRI 102: Climate Change and Just Transition dan IFRS S2 Climate-related Disclosures.

Di tingkat nasional, Indonesia berkomitmen memenuhi kewajiban Paris Agreement dengan target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York pada September 2025. Indonesia juga menjalankan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan pada KTT G20 2022 di Bali; hingga Januari 2026, sekitar USD 3,4 miliar dari total komitmen pendanaan JETP sebesar USD 21,8 miliar telah terealisasi.

Tentang Penyelenggara Acara

• Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) adalah asosiasi profesi yang berbasis di Jakarta dan berperan sebagai wadah bagi para praktisi keberlanjutan untuk meningkatkan kompetensi serta mendorong pengembangan praktik keberlanjutan di berbagai sektor. Saat ini, ICSP juga menyelenggarakan sertifikasi profesi yaitu Certified Sustainability Reporting Specialists (CSRS+), Certified Sustainability Reporting Assurer+ (CSRA+), dan Certified Sustainability Financial Specialist (CSFS).
• National Center for Corporate Reporting (NCCR)yang sebelumnya dikenal sebagai National Center for Sustainability Report (NCSR) merupakan organisasi pertama di Indonesia yang mengenalkan laporan keberlanjutan dan mendorong penerbitan laporan keberlanjutan oleh berbagai perusahaan dan organisasi. Sebagai partner resmi Global Reporting Initiative (GRI) di Indonesia, NCCR berfokus mengembangkan kompetensi individu dalam penulisan laporan keberlanjutan.

Strategic Partner

• UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) merupakan jaringan lokal resmi UN Global Compact di Indonesia yang mendukung perusahaan dan organisasi dalam mengimplementasikan Sepuluh Prinsip serta berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui program pembelajaran, penyediaan alat praktis, dan kolaborasi strategis (www.indonesiagcn.org).